nationalwavesmagazineng.com Informasi Lengkap Seputar Berita Terkini dan Kumpulan Kabar Berita Terkini Terupdate
Related Articles
Partai Baru Beramai-ramai Protes Gagasan Nomor Urut Partai politik Lama Tidak Ditukar
Beberapa partai baru mengomentari gagasan dihapusnya penarikan undian nomor urut untuk parpol peserta pemilu awalnya. Saran ini awalnya disampaikan Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, dalam kunjungannya ke Seoul, Korea Selatan, pada Jumat.
Terakhir, saran ini disongsong positif oleh partai-partai politik di Senayan, yang ringkas akan diuntungkan karena tidak perlu berkampanye bernomor urut berlainan. Minggu kemarin, Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia benarkan jika Dewan, pemerintahan, dan pelaksana pemilu, secara substantif sudah setuju jika ketentuan ini akan diwujudkan dalam Ketentuan Pemerintahan Alternatif Undang-undang (Perppu) Pemilu.
Walau sebenarnya, Perppu Pemilu awalnya diperkirakan cuma untuk menampung pemilu di propinsi baru Papua dan Papua Barat.
Partai Pekerja memperjelas jika penarikan undian nomor urut parpol untuk peserta pemilu sebagai hal yang perlu dilaksanakan.
Hal tersebut tidak saja karena Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai Pemilu memercayakan begitu, tetapi sebagai konsep kesetaraan dalam demokrasi. “Nomor urut tidak diundi kita tidak sepakat. Harus ada penarikan undian nomor urut,” tutur Presiden Partai Pekerja Said Iqbal melalui jaringan telepon ke Kompas.com, Senin.
“Penarikan undian nomor urut sebagai salah satunya langkah kita untuk perlakukan semua partai politik peserta pemilu memperoleh hak yang serupa,” sambungnya.
Dia menerangkan, dalam negara demokrasi, negara semestinya tidak pandang bulu-bulu pada partai-partai peserta pemilu, baik mereka sebagai parpol lama, penguasa atau pendatang baru. “Akar nomor urut itu kan untuk sama-sama bertenggang rasa, sama-sama menghargai.
Partai lama menghargai partai baru, partai lama dapat meneruskan kekuasaannya melalui pemilu, partai baru mendapatkan peluang yang serupa. Untuk menempatkannya di surat suara, ya nomor urut,” tegas Iqbal.
Tidak ada urgensinya Dalam pada itu, Partai Kebangunan Nusantara (PKN) menanyakan urgensi dihapusnya undian nomor urut untuk parpol peserta Pemilu 2019, terhitung partai-partai yang sekarang ini berada di DPR RI, masuk sebagai materi Perppu.
Dia akui memberikan ke khalayak untuk memandang seberapa jauh rasionalitas beberapa penguasa masukkan gagasan penghilangan undian nomor urut itu di Perppu Pemilu kelak.
Karena, perppu semestinya dibikin untuk menjawab kegawatan yang menekan, hingga pasal-pasal yang ditata didalamnya harus juga menggambarkan kedaruratan itu.
“Jika di perppu ingin dimasukkan ketentuan itu tinggal dilihat saja apa perppu penuhi persyaratan karena itu atau terlalu berlebih,” kata Ketua Umum PKN, Besar Pasek, ke Kompas.com pada Senin.
“Bukan permasalahan sepakat tidak sepakat. Kita cuma ajak supaya bersama jaga marwah konstitusi hingga dapat membandingkan apa UU dan apa perppu, karena ketentuannya berlainan. Perppu itu kan ada sesuatu hal ikhwal yang darurat dan memaksakan,” tutur ia.
Argumen seirama awalnya pernah dilemparkan Partai Ummat. Partai garapan Amien Rais itu dengan terang-terangan menepiskan claim Megawati jika ketentuan ini mempunyai tujuan sebagai penghematan. Untuk Partai Ummat, yang belum pernah jadi peserta pemilu, hal itu dipandang tidak signifikan dan kedengar lebih pikirkan diri kita.
“Kalaulah harus disikapi, pasti tidak ada jalinan di antara cetak alat peraga bernomor partai yang lama (2019) dengan penghematan ongkos yang dikeluarkan oleh negara,” kata Ridho dalam pesan tercatatnya ke Kompas.com, Minggu.
“Terkecuali yang diartikan ialah penghematan oleh partai lama yang sempat jadi peserta Pemilu. Ini mengonfirmasi yang saya berikan di atas, yakni, saran itu lebih pikirkan diri kita,” dia menambah.
