nationalwavesmagazineng.com Informasi Lengkap Seputar Berita Terkini dan Kumpulan Kabar Berita Terkini Terupdate
Related Articles
Masalah Yudo Margono Jadi Calon Panglima TNI, Prabowo: Terang Beliau Sanggup
Surat Presiden (surpres) ihwal calon Panglima TNI akan dikirimkan Istana pada Senin, 28 November 2022. Adapun periode jabatan Panglima TNI sekarang ini, Jenderal Andika Perkasa, akan selesai pada 31 Desember 2022.
Nama Kepala Staff Angkatan Laut, Laksamana Yudo Margono, disebut jadi calon kuat pengganti Andika Perkasa. Menyikapi ini, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memandang Yudo sanggup memikul amanah ini.”Saya anggap terang beliau sanggup. Jika diputuskan ya saya anggap sanggup, semua baik semua,” kata Prabowo di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat.
Saat ditanyakan ihwal sosok bagus pengganti Andika, Prabowo memberikan ini ke Presiden dan DPR. “Saya anggap Presiden pada waktunya dan DPR akan tentukan yang terbaik,” katanya.
Mengarah UU TNI pasal 13 ayat 4, Panglima bisa dijabat secara berganti-gantian oleh Perwira Tinggi aktif dari setiap angkatan yang atau sempat memegang sebagai Kepala Staff Angkatan. Selainnya Laksamana Yudo yang sebagai wakil matra laut, dua calon yang lain ialah Kepala Staff Angkatan Darat, Jenderal Dudung Abdurachman, dan Kepala Staff Angkatan Udara, Marsekal Fadjar Prasetyo.
Gantian Matra Laut
Anggota DPR Komisi Pertahanan Fraksi Partai NasDem, Hillary Brigitta Lasut, memandang seharusnya dan selayaknya calon Panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa datang dari matra laut. Musababnya, Panglima TNI saat sebelum Andika ialah Marsekal Hadi Tjahjanto yang dari matra udara, sementara Andika datang dari matra darat.
“Seharusnya dan selayaknya (Panglima TNI matra laut). Saat diamanatkan untuk digerakkan berganti-gantian, dan secara kemampuan dan kompetensi sanggup, sudah seharusnya jadi lampu kuning. Karena lampu hijaunya dari Presiden,” kata Hillary.
Amanah yang diartikan Hillary mengarah pada UU TNI yang mengatakan jika Panglima TNI bisa dijabat secara berganti-gantian. Adapun sekarang, Komisi Pertahanan sedang menanti surat presiden (surpres) ihwal penggantian calon Panglima TNI.
Menurut Hillary, bila penggantian matra dinomorduakan kembali, karena itu secara diplomatis, sistematis, atau tupoksi keamanan akan terancam. “Mereka yang di matra AL akan bertanya, apa secara harga diri satuan, matra AL usaha kerasnya tidak diakui?” katanya.
