nationalwavesmagazineng.com Informasi Lengkap Seputar Berita Terkini dan Kumpulan Kabar Berita Terkini Terupdate
Related Articles
Jokowi Disuruh Perintahkan Kapolri Tangkap Faksi yang Turut serta Tambang Ilegal
Jaringan Pengacara Tambang (Jatam) minta Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintah Kapolri Jenderal Listy Sigit Prabowo untuk tangkap seluruh pihak yang turut serta tambang ilegal.
Kepala Seksi Hukum Jatam Nasional Muhammad Jamil menjelaskan, sikap tegas itu dibutuhkan untuk penegakan hukum yang adil dan memihak pada rakyat.
“(Jokowi) memerintah pada Kapolri untuk tangkap seluruh pihak yang turut serta tambang ilegal dalam rencana penegakan hukum yang pro pada rakyat dan alam,” tutur Jamil lewat pesan singkat.
Jamil menjelaskan, sikap tegas itu perlu diambil jika Jokowi ingin tinggalkan legasi baik pada periode kepimpinannya
Karena, tambang ilegal dipandang benar-benar merusak lingkungan dan membuat rakyat menanggung derita. “Bila ingin cetak legasi baik, karena itu harus berani mengatakan perang pada tambang ilegal yang mencuri dan bikin rugi negara,” kata Jamil.
Rumor setoran berkaitan tambang ilegal yang mengikutsertakan aparatur kepolisian ramai dibicarakan sesudah pernyataan bekas anggota Polres Samarinda Ismail Berlubang.
Video pernyataan yang dibikin Ismail Berlubang itu menyebutkan pejabat Polri, Kabareskrim Komjen Agus Andrianto ikut mendapatkan setoran untuk amankan usaha tambang ilegal.
Dalam aktivitas pengepulan batu bara ilegal itu, Ismail Berlubang akui mendapatkan keuntungan sekitaran Rp 5-10 miliar tiap bulan. Dari usaha itu, disebutkan ada setoran uang miliaran rupiah ke Komjen Agus Andrianto.
Pernyataan Ismail Berlubang disokong document surat hasil penyidikan Divpropam Polri yang diberi tanda tangan Bekas Kadiv Propam Polri, Ferdy Sambo.
Adapun Sambo yang sekarang jadi tersangka kasus pembunuhan Brigadir J itu benarkan ada surat itu. Hal itu dibetulkan oleh Bekas Karopaminal Brigjen Hendra Kurniawan.
Dalam pada itu, Agus menentang turut serta dalam kasus tambang ilegal itu. Ia menyebutkan, jika memang betul, semestinya Divpropam mengolahnya dari dahulu. “Mengapa kok dilepaskan sama mereka (Divpropam) jika saat itu betul?” tutur Agus saat diverifikasi, Jumat.
