Entaskan Stunting, Pemerintah provinsi DKI dan Menteri kesehatan RI Setuju Penyelarasan Data By Name By Adress
Pemerintahan Propinsi (Pemerintah provinsi) DKI Jakarta akan menyamai data untuk menuntaskan masalah stunting di Ibu Kota. Masalahnya data stunting di antara Pemerintahan Propinsi (Pemerintah provinsi) DKI dengan Pemerintahan Pusat belum sesuai berdasar nama dan alamat (by name by address).
Ini dikatakan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dijumpai selesai Rapat Pimpinan (Rapim) bersama Menteri Kesehatan (Menteri kesehatan) RI Budi Gunadi Sadikin,
“Mengulas berkaitan dengan secepat-cepatnya menuntaskan stunting yang pertama ialah penyelarasan data,” kata Heru.
Heru menerangkan jika data yang telah berada di Pemerintah provinsi DKI dan Menteri kesehatan RI akan digabungkan kurang lebih sepanjang 2 hari di depan.
“Data kami telah mempunyai, Pak Menteri telah mempunyai tinggal digabungkan saja kemungkinan 1-2 hari kelak Pak Menteri dapat sampaikan,” ungkapkan Heru.
Pada Peluang yang serupa, Menteri kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menambah jika sejauh ini data stunting diambil dari data survei status nutrisi Indonesia. Menurut Budi, berdasar data itu status stunting di DKI Jakarta sekarang ini 14,8 %.
“Memang data stunting itu sejak mulai beberapa tahun ke belakang menggunakan data survei status nutrisi Indonesia. Dahulu biasa dilaksanakan 3 tahun sekali, saat ini kita kerjakan satu tahun sekali agar dapat terlihat,” kata Budi.
Data itu, lanjut Budi telah dekat sama sasaran nasional yang diamanahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). DKI Jakarta, tutur ia ada di propinsi dua terbaik dari 38 propinsi yang berada di Indonesia. Walau begitu, data itu belum sepenuhnya berdasar nama dan alamat.
“Saat ini nomor 2, data survei status nutrisi Indonesia ini survei, jadi ada datanya, ada logikanya. Ia belum betul-betul by name by address,” terang ia.
Usaha Penyaluran Program Pengatasan Stunting
Budi sampaikan jika data itu masih tetap digunakan supaya terjadi stabilitas dengan data sebelumnya. Tetapi, pada 2023 ini bersama Pemerintah provinsi DKI Jakarta data akan dipertemukan supaya program pengatasan stunting tersalurkan secara cepat.
“Kita masih tetap gunakan data survei supaya stabilitasnya ada, jika berbeda tiba-tiba kan tidak bagus. Tetapi kita akan sandingkan, bekerja sama dengan DKI karena DKI terhitung maju register data by stunting, kita bandingkan data by name by address, dengan data survei seperti apakah,” katanya.