nationalwavesmagazineng.com Informasi Lengkap Seputar Berita Terkini dan Kumpulan Kabar Berita Terkini Terupdate
Related Articles
Bidik 10.000 Santripreneur, KemenKopUKM Dorong Peningkatan Koperasi Pondok Pesantren
Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) menggerakkan peningkatan Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren), yang meliputi Santripreneur, Pesantrenpreneur, dan Sociopreneur. Usaha itu untuk gerakkan ekonomi umat dan membuat semakin banyak wiraswasta baru.
“Kami menarget sanggup menggerakkan terbentuknya 10 ribu santripreneur dan 250 Badan Usaha Pesantren dari semua bidang, terhitung untuk kulineran halal,” kata Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dalam tayangan jurnalis yang diterima Kompas.com. Salah satunya usaha yang sudah dilakukan lewat kerja-sama (MoU) dengan PBNU dalam pembuatan wiraswasta baru di kelompok santri melalui pendekatan program inkubasi dan pendanaan yang digabungkan dengan Kementerian BUMN. Disamping itu, lanjut Teten, KemenKopUKM terus menggerakkan Integrated Halal Nilai Chain. Contoh konkretnya, Kopotran Al Itifaq (Bandung) yang bekerja bersama dengan 33 pesantren yang lain. Begitu halnya Pondok pesantren yang telah dibuat jaringan usaha ritelnya.
“Telah tersambung dengan jaringan retail kekinian. Itu sisi dari program Corporate Farming berbasiskan petani tempat kecil dalam koperasi,” kata Teten. Tidak itu saja, support pendanaan koperasi syariah juga dapat dijangkau, berbentuk pendistribusian dana berguling dari LPDB-KUMKM. Support KemenKopUKM yang lain dalam meningkatkan ekonomi syariah untuk produk halal. Salah satunya, keringanan registrasi lewat hal pemberian izin tunggal yang mencakup Standard Nasional Indonesia (SNI) dan serfikasi agunan produk halal. “Alhamdulillah, sekarang ini sertifikasi halal untuk aktor usaha micro dan kecil tak lagi ditanggung ongkos,” sebut Teten.
Sementara pekerjaan dari pemda ialah menggerakkan alih bentuk usaha dari tidak resmi ke usaha resmi.
“Misalkan, usaha kulineran dapat mendapatkan sertifikat ijin beredar dari Tubuh POM supaya marketingnya dapat baik ke rasio nasional. Disamping itu, jika usaha tidak resmi menjadi resmi, karena itu dapat terhubung credit perbankan,” kata Teten. Dalam peluang yang serupa, Bupati Indramayu Hj Nina Agustina mengutarakan faksinya mempunyai beberapa program favorit dalam meningkatkan UMKM. Misalkan, untuk pengokohan akses pendanaan, Pemkab Indramayu menggelindingkan Program Krucil untuk menolong pendanaan beberapa warung kecil. “Itu tanpa jaminan dengan bunga benar-benar murah,” kata Nina.
Ada pula program pengokohan untuk terhubung pasar, berbentuk pelatihan-pelatihan digital pemasaran. “Kita tingkatkan promo UMKM di beberapa minimarket dan pasar kekinian,” kata Bupati Indramayu. Yang tidak kalah penting ialah program pengokohan akses validitas usaha. “Didalamnya meliputi ijin halal, Nomor Induk Usaha atau NIB, sampai validitas usaha yang lain. Saya mengharap usaha micro dan kecil terus tingkatkan kemampuan upayanya,” sebut Nina.
